Wamendagri tekankan profesionalisme dalam pengelolaan bank daerah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya pengelolaan yang profesional dan sehat dalam menjalankan bank daerah sebagai badan usaha milik daerah (BUMD).

Ribka menekankan agar pemda mencari kandidat yang benar-benar kompeten untuk menempati posisi penting. Misalnya, jabatan komisaris harus diisi figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang perbankan maupun keuangan.

"Ini akan betul-betul kita perhatikan hal ini sehingga ketika menjadi seorang komisaris ke sana, ya benar-benar mewakili pemerintah daerah," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Wamendagri saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka Pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai BUMD yang Memberi Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Rabu.

Selain aspek kompetensi sumber daya manusia, Ribka juga mengingatkan agar mekanisme pendanaan dan pinjaman yang dilakukan BPD betul-betul diarahkan pada penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahan perencanaan maupun penyalahgunaan keuangan di kemudian hari.

"Saya harapkan Pak Gubernur bisa sesuai-sesuaikan, dicek benar. Nah, ini harus lebih hati-hati ke depan," katanya mengingatkan.

Baca juga: OJK perkuat peran BPD sebagai pilar penting pembangunan ekonomi

Ribka menekankan pembenahan BUMD dan perbankan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan demikian, penguatan fiskal daerah akan berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Tujuannya adalah bagaimana kita membantu teman-teman pemerintah daerah supaya perbankan juga sehat, kemudian pemerintah daerahnya juga secara fiskal ini bisa ada pengelolaan keuangannya secara baik," kata Ribka.

Selain itu, dia juga menyoroti peran perbankan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Ribka meminta agar pemanfaatan CSR diarahkan untuk kebutuhan masyarakat secara nyata sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal.

"Harap Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur nanti dicek juga CSR ini ke mana saja, CSR bank ini nanti perlu diperhatikan," tuturnya.

Baca juga: Kemendagri sebut kolaborasi perlu untuk ciptakan BPD yang kompetitif

Baca juga: Kemendagri punya empat strategi kuatkan peran BPD sebagai bank milik pemda

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.