Trump Bentuk Pemerintah Transisi Gaza, Siap Bangun Pulau Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza pada Rabu (14/1/2026). Langkah berani ini diambil meskipun elemen kunci pada fase pertama-termasuk gencatan senjata total antara Israel dan Hamas-masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, menyatakan melalui media sosial bahwa fase kedua ini mencakup pembentukan pemerintahan teknokratis transisi Palestina di Gaza serta dimulainya proses pelucutan senjata dan rekonstruksi besar-besaran.

Berdasarkan pernyataan bersama dari mediator, yakni Mesir, Qatar, dan Turki, badan teknokratis ini akan beranggotakan 15 orang dan dipimpin oleh Ali Shaath. Shaath merupakan mantan wakil menteri di Otoritas Palestina (PA) yang berpengalaman dalam pengembangan zona industri.

Sejumlah nama besar dari sektor swasta juga disebut akan masuk dalam komite ini, termasuk Ketua Kamar Dagang Gaza Ayed Abu Ramadan, Omar Shamali dari perusahaan telekomunikasi Paltel, serta Sami Nasman, mantan perwira keamanan senior yang dikenal sebagai kritikus lama Hamas.

Nantinya, badan ini akan diawasi oleh badan internasional bernama Dewan Perdamaian. Nickolay Mladenov, mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, dijadwalkan menjadi perwakilan dewan tersebut di lapangan.

"Tujuannya adalah menciptakan alternatif selain Hamas yang menginginkan perdamaian, dan mencari cara untuk memberdayakan mereka," ujar seorang pejabat AS kepada wartawan, dilansir Reuters.

Ali Shaath mengungkapkan fokus utamanya adalah bantuan darurat dan hunian bagi warga Gaza yang kini tinggal di tenda-tenda darurat. Ia bahkan melontarkan ide inovatif untuk mengatasi puing-puing bangunan yang hancur.

"Jika saya membawa buldoser dan mendorong puing-puing itu ke laut untuk membuat pulau-pulau baru (daratan baru), saya bisa memenangkan lahan baru untuk Gaza sekaligus membersihkan puing-puing. Ini tidak akan memakan waktu lebih dari tiga tahun," kata Shaath.

Langkah ini tergolong ambisius mengingat laporan PBB tahun 2024 memperkirakan pembangunan kembali rumah-rumah di Gaza bisa memakan waktu hingga tahun 2040 atau bahkan puluhan tahun.

Meski nampak ambisius, Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat menyambut baik langkah Trump. Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, menekankan pentingnya prinsip "satu sistem, satu hukum, dan satu senjata yang sah" yang menghubungkan Gaza dengan Tepi Barat.

Saat ini, para pemimpin Hamas dan faksi Palestina lainnya dilaporkan tengah berada di Kairo, Mesir, untuk merundingkan detail fase kedua ini dengan para mediator. Pengumuman lebih lanjut mengenai struktur "Dewan Perdamaian" diperkirakan akan disampaikan pada Forum Ekonomi Dunia di Davos pekan depan.

Walau begitu, isu paling krusial sekaligus yang paling menantang dalam fase kedua ini adalah upaya demiliterisasi dan pelucutan senjata di wilayah Gaza. Meskipun Washington tengah berupaya menjembatani perbedaan antara kedua belah pihak dengan menawarkan wacana program amnesti bagi anggota Hamas yang bersedia meletakkan senjata, jalan menuju kesepakatan masih sangat terjal.

Di satu sisi, Israel tetap menaruh skeptisisme yang mendalam terhadap niat Hamas untuk berdamai, sementara di sisi lain, Hamas secara tegas menolak untuk menyerahkan persenjataan mereka sebelum adanya pengakuan resmi terhadap negara Palestina yang berdaulat. Ketidakpastian mengenai mekanisme teknis pelucutan senjata ini semakin diperumit dengan belum jelasnya rencana pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional selama masa transisi

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]