Trump Ajak Putin Masuk "PBB Baru" Urus Perdamaian Gaza

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah kebuntuan upaya mengakhiri perang di Ukraina dan berlarutnya konflik Gaza, Presiden Rusia Vladimir Putin disebut telah menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.

Undangan tersebut mencuat pada Senin (19/1/2026), saat perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung hampir empat tahun belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Trump sebelumnya berulang kali menyatakan ambisinya untuk menghentikan perang tersebut, bahkan pernah mengklaim mampu mengakhirinya dalam waktu 24 jam setelah menjabat, klaim yang hingga kini belum terwujud.

Di lapangan, konflik terus berlangsung sebagai perang atrisi, sementara pembicaraan damai masih berjalan namun kembali kehilangan momentum.

Gedung Putih disebut telah menghubungi sejumlah tokoh dunia untuk duduk dalam Dewan Perdamaian yang akan diketuai langsung oleh Trump. Forum ini diklaim bertujuan menyelesaikan berbagai konflik global, sekaligus mengawasi tata kelola dan rekonstruksi di Gaza.

"Presiden Putin juga menerima undangan untuk bergabung dengan dewan perdamaian ini," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dilansir Al Jazeera.

Peskov mengatakan Rusia tengah berupaya "mengklarifikasi seluruh nuansa" dari tawaran tersebut dengan Washington. Namun, ia tidak menjelaskan apakah Putin cenderung menerima atau menolak undangan itu.

Selain Putin, Presiden Belarus Alexander Lukashenko, sekutu dekat Kremlin, juga dilaporkan turut diundang oleh Trump untuk bergabung dalam forum tersebut.

Adapun Dewan Perdamaian yang digagas Trump disebut akan bertugas menjalankan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Struktur dewan ini dirancang sebagai tiga tingkat pemerintahan, yang melibatkan perwakilan dari berbagai negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Arab.

Meski demikian, rencana tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar. Mereka menilai struktur dewan menempatkan Trump, pejabat pro-Israel seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, serta figur kontroversial di kawasan seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, di posisi teratas.

Sementara itu, perwakilan Palestina ditempatkan di tingkat ketiga dengan tugas-tugas bersifat administratif dan municipal.

Posisi Rusia

Selama bertahun-tahun, Moskow berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai aktor utama di Timur Tengah, termasuk Israel dan Palestina. Namun sejak dimulainya perang Israel di Gaza yang telah berlangsung lebih dari dua tahun serta invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, posisi Kremlin mengalami pergeseran.

Putin kini terlihat menjauh dari Israel dan justru memperkuat hubungan dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Tel Aviv, termasuk Iran. Pada saat yang sama, Moskow juga aktif membangun kedekatan dengan negara-negara Teluk Arab, seiring meningkatnya isolasi Rusia dari negara-negara Barat.

Putin sebelumnya secara terbuka memuji upaya Trump dalam menyelesaikan konflik internasional.

"Dia benar-benar melakukan banyak hal untuk menyelesaikan krisis-krisis kompleks yang telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun," kata Putin pada Oktober lalu.

Merujuk situasi di Timur Tengah, Putin menambahkan, "Jika kita berhasil mencapai semua yang Donald upayakan, ... itu akan menjadi peristiwa bersejarah."

Namun, agresi Rusia ke Ukraina dan perang di Gaza telah memberi tekanan besar pada hubungan tradisional Moskow dengan Israel, negara yang menjadi rumah bagi komunitas besar warga keturunan Rusia. Kremlin berulang kali mengkritik operasi militer Israel di Gaza dan menyerukan penahanan diri.

"Jalur Gaza sedang mengalami bencana kemanusiaan dalam arti kata yang sepenuhnya," kata Putin, seperti dikutip kantor berita RIA Novosti, saat bertemu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada Mei lalu.

"Rusia, sebagai sahabat rakyat Palestina, berupaya memberikan bantuan secara berkelanjutan," tambahnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]