Produksi Bijih Nikel Domestik Dipangkas Tapi RI Impor dari Filipina

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan memangkas target produksi bijih nikel pada tahun 2026. Hal ini dilakukan guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan komoditas tersebut di pasar global, sehingga diharapkan bisa mendongkrak harga nikel dunia. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 ditargetkan menjadi "hanya" sekitar 250-260 juta ton.

"Sudah, sudah. Ya sekitar 250-260 juta ton," ungkap Tri saat ditemui di Gedung DPR RI, dikutip Selasa (20/1/2026).

Seiring dengan adanya pemangkasan produksi tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan jika smelter di dalam negeri mengimpor bijih nikel, khususnya dari Filipina.

Menurutnya, volume impor bijih nikel dari Filipina diperkirakan tidak akan melonjak signifikan dan masih berada di kisaran 10-15 juta ton.

"Ya nggak papa impor, kan selama ini Filipina kan gak tinggi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemangkasan produksi nikel di Indonesia dinilai penting untuk menyeimbangkan antara suplai bijih nikel dari penambang dengan permintaan dari pabrik pengolahan atau smelter yang beroperasi di dalam negeri.

"Kami akan sesuaikan dengan kebutuhan industri. Itu nikel. Dan kita mau bikin pemerataan," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Jumat (9/1/2026).

Selain mengurangi jumlah produksi, pemerintah juga mewajibkan industri-industri besar pemurnian nikel untuk menyerap bahan baku dari para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) lokal. Hal itu tidak lain untuk menghilangkan praktik monopoli rantai pasok dan memastikan pengusaha daerah mendapatkan pasar yang pasti.

"Maksudnya adalah industri-industri besar, mereka juga harus membeli ore nikel dari pengusaha tambang. Jangan ada monopoli, nggak boleh,"tegasnya.

Meski tidak menyebutkan angka pasti berapa produksi nikel tahun 2026 ini, namun pihaknya berharap nantinya semua pihak bisa merasa untung, tidak hanya menguntungkan pengusaha besar, tetapi juga memberdayakan pengusaha nasional di daerah.

(ven/wia)
[Gambas:Video CNBC]