Prabowo koreksi desain IKN, tambah embung hingga antisipasi karhutla

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memberi koreksi desain pada Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan fungsi untuk menyeimbangkan iklim Kalimantan Timur yang panas dengan menambahkan embung, hingga antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk memperhatikan fungsi dan desain di kawasan IKN.

"Misalnya sebuah kawasannya ini perlu diperhatikan desainnya dan fungsinya, misalnya penambahan embung-embung. Karena di sana kan, apa namanya masalah iklim itu kan satu panas, kedua, ada potensi karena di wilayah yang namanya pulau yang banyak hutan ada juga potensi kebakaran hutan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Pras, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Kepala OIKN Basuki Hadimuljono untuk memerhatikan desain untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.

Basuki, kata Pras, telah melaporkan sejumlah metode untuk memasang sensor panas di kawasan IKN untuk mendeteksi potensi karhutla.

"Kepala OIKN melaporkan sudah ada beberapa yang namanya metode dipasang sensor-sensor gitu, ini minta untuk diuji coba terus," kata Pras.

Dalam kesempatan sebelumnya, Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden, kepada wartawan saat ditemui di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa, menjelaskan OIKN beserta Kementerian Pekerjaan Umum diminta untuk melakukan sejumlah perbaikan, dan mempercepat pembangunan sehingga IKN sebagai Ibu Kota Politik dapat terwujud sesuai target yaitu pada tahun 2028.

"Tadi malam (12/1) Beliau (Presiden, red.) mendarat di IKN bersama dengan beberapa menteri untuk tadi pagi mendapatkan update dari Ketua OIKN berkenaan dengan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara kita, yang Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan apa namanya fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai tahun 2028," kata Prasetyo Hadi.

Kepala OIKN yang disebut oleh Prasetyo merujuk kepada Basuki Hadimuljono.

"Jadi, tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama, misalnya, mengenai desain, kedua, mengenai fungsi. OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum diminta terus-menerus untuk memperbaiki," sambung Pras, sapaan akrab Prasetyo.

Baca juga: Istana: Pemerintah bentuk tim kaji keterhubungan kampus-dunia kerja

Baca juga: Prabowo ingin mahasiswa penerima beasiswa diperbanyak, STEM prioritas

Baca juga: Di hadapan para rektor, Prabowo tambah dana riset total jadi Rp12 T

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.