Pemerintah Targetkan Setop Impor BBM Bensin di Tahun 2027

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan Indonesia bisa menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis bensin pada 2027 mendatang.

Hal ini tak lain karena selain dipicu sudah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dioperasikan PT Kilang Pertamina Balikpapan, sehingga meningkatkan produksi BBM, baik bensin dan Solar, ini juga akan didukung rencana penerapan program bioetanol pada tahun depan.

"Oh gini, yang saya maksudkan kemarin dalam pidato saya di Balikpapan adalah, yang pertama impor kita RON 92, 95, 98, kita mau dorong agar produksinya sudah harus ada di 2027. 2027 ini kemungkinan di semester kedua," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (14/01/2026).

Menurut proyeksinya, jika kapasitas produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar, maka keran impor akan ditutup dan pelaku usaha diarahkan untuk membeli produk dari kilang domestik.

Tidak menampik, dirinya juga realistis bahwa selama kapasitas produksi BBM bensin nasional masih belum seimbang dengan konsumsi, impor masih akan tetap dibuka untuk sementara waktu.

"Nah kalau semuanya ini produknya sudah ada, itu berarti kita sudah tidak perlu impor lagi. Jadi silakan beli di Pertamina. Tapi selama kapasitas produksi kita masih kurang dibandingkan dengan konsumsi, maka tetap kita sementara impor harus kita lakukan," tambahnya.

Berbeda dengan bensin, pemerintah memiliki peta jalan yang lebih cepat untuk penghentian impor BBM jenis Solar. Bahlil memastikan bahwa impor Solar subsidi atau C48 akan dihentikan mulai tahun 2026 ini, sedangkan untuk jenis C51 akan menyusul dihentikan pada semester kedua.

"Iya kan, omongan saya kan 2027. Yang tidak kita impor lagi itu adalah Solar. Solar 2026 kita enggak impor lagi. Itu C48. C51-nya itu nanti kita di semester kedua nggak impor, ya," jelas Bahlil.

Terkait nasib badan usaha swasta penyalur BBM, pemerintah saat ini masih memberikan kuota impor mengingat kapasitas produksi Pertamina belum sepenuhnya mencukupi total konsumsi nasional. Pihaknya sedang melakukan perhitungan mendalam mengenai besaran kuota yang pas bagi masing-masing pelaku usaha swasta.

"Untuk swasta, tetap kuota impornya kita berikan. Tetapi kita lagi hitung range-nya berapa kepada masing-masing badan usaha swasta. Karena kapasitas produksi di Pertamina pun belum mencukupi terhadap konsumsi permintaan yang ada," tandasnya.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa SPBU swasta ke depan harus membeli bahan bakar minyak (BBM) produksi dalam negeri melalui PT Pertamina (Persero). Hal ini seiring dengan meningkatnya kapasitas proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Adapun, proyek RDMP Balikpapan yang memakan investasi sebesar US$ 7,4 miliar atau sekitar Rp 123 triliun ini baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/01/2026). Proyek ini menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph dari sebelumnya 260.000 bph.

Menurut Bahlil, dengan beroperasinya RDMP, kapasitas produksi BBM beroktan tinggi akan meningkat. Pertamina akan memproduksi lebih banyak RON 92, RON 95, hingga RON 98, sehingga kebutuhan dalam negeri tidak bisa ditekan.

"Nanti Pak, dengan RDMP ini, kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95 dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi Pak. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina," ujar Bahlil dalam acara peresmian RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Selain itu, beroperasinya kilang Balikpapan juga berpotensi menghemat devisa kurang lebih Rp 60 triliun. Setidaknya, kilang ini akan memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sekitar 5,8 juta kiloliter (kl) per tahun.

"Konsumsi bensin sekarang 38 juta kl per tahun. produksi dalam negeri kita 14,25 juta dengan penambahan 5,8 juta maka impor bensin tinggal 19 juta kl," katanya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]