Menlu Singgung Fenomena "Trade Weaponization": Ini Realita Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa pernyataannya soal "trade weaponization" atau perdagangan sebagai senjata dan rusaknya tatanan internasional tidak ditujukan kepada negara tertentu, termasuk Amerika Serikat (AS). Hal itu ia sampaikan usai Pertanyaan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta Pusat.

Sugiono menjelaskan pernyataan tersebut merupakan refleksi atas situasi global yang tengah dihadapi dunia saat ini, di mana multilateralisme dinilai perlu kembali diperkuat melalui komitmen bersama terhadap nilai dan aturan yang telah disepakati.

"Enggak [soal AS], itu kan situasi yang kita lihat ya. Multilateralisme itu perlu diperkuat, perlu ada re-commitment untuk kita semua, karena ini adalah nilai dan aturan-aturan yang kita sepakati, dan itulah yang memberikan jaminan keselamatan bagi semua bangsa di seluruh dunia," kata Sugiono pada Rabu (14/1/2026).

Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan bagian dari pergaulan dan hubungan internasional. Oleh karena itu, setiap dinamika yang terjadi di satu negara atau kawasan cepat atau lambat akan berdampak, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kehidupan nasional.

"Apapun yang terjadi di satu tempat di dunia ini, satu negara, cepat atau lambat, langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan kita di sini," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Sugiono menegaskan pentingnya membangun ketahanan nasional yang bersumber dari kekuatan domestik. Ketahanan itu, menurutnya, bukan semata soal militer, melainkan dimulai dari kesejahteraan masyarakat.

"Ketahanan nasional itu bentuknya masyarakat yang hidupnya sejahtera, generasi muda yang sekolahnya terjamin, gizinya terjamin, dan pada saatnya lapangan pekerjaan tersedia," kata Sugiono.

Ia menilai kesejahteraan, rasa keadilan, dan ketenangan di dalam negeri akan menjadi fondasi utama agar Indonesia dihormati dan diperhitungkan dalam percaturan internasional.

"Bangsa kita akan dihormati, dihargai, dan diperhitungkan dalam peraturan internasional jika masyarakatnya bisa hidup sejahtera, ada rasa keadilan dan ketenangan," tegasnya.

Meski demikian, Sugiono menekankan bahwa kepentingan nasional terbesar Indonesia tetaplah menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah perlu terus mendapat dukungan.

"Yang terpenting bagi kita adalah menjaga kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Untuk itu, berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita dukung," pungkas Sugiono.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]