Geram, Amran Desak Penyelundup Bawang Bombay Dihukum Seberat-beratnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik impor bawang bombay ilegal. Ia memastikan kasus tersebut akan ditindak tegas karena dinilai membahayakan sektor pertanian nasional dan merugikan rakyat dalam skala besar.

Adapun terkait perkembangan penanganan impor bawang bombay ilegal, Amran menegaskan sanksi berat harus dijatuhkan kepada para pelaku.

"Harus dihukum seberat-beratnya. Belum (ada penindakan hukum). Tapi harus ditindak. Dihukum seberat-beratnya. Itu mengkhianati bangsa," tegas Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Ia mengingatkan dampak serius dari masuknya produk ilegal yang tidak melalui pemeriksaan karantina dan Bea Cukai. Menurutnya, ancaman penyakit yang dibawa bisa berujung pada kerugian ekonomi yang sangat besar.

"Tahu dampaknya? Kalau ini menyebar virus, kerugian Indonesia pernah terjadi, PMK, ingat? Penyakit Mulut Kuku. Itu 6 juta ekor kita hilang populasi (sapi). 6 juta dikali Rp20 juta, itu Rp120 triliun," jelasnya.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, total potensi kerugian akibat praktik impor bawang bombay ilegal tersebut mencapai ratusan triliun rupiah.

"Kita hitung kemarin totalnya Rp135 triliun (kerugian dari masuknya bawang bombay ilegal). Kehilangan rakyat, karena ada masuk ilegal, tiba-tiba itu tidak diperiksa di Badan Karantina, tidak diperiksa di Bea Cukai, yang masuk adalah penyakit, menyebar, nggak bisa kita tahan," ucap dia.

Amran menegaskan, kerugian negara akibat praktik tersebut bukan angka kecil. "Kerugian negara Rp130 triliun. Itu yang tidak dibayangkan orang," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, temuan bawang bombay yang terindikasi berpenyakit telah diuji di laboratorium, termasuk yang ditemukan di Semarang.

"Kemarin bawang bombay yang masuk berpenyakit. Dan itu dicek di lab Surabaya. Termasuk yang kemarin di Semarang. Itu kami mohon petugas, penegak hukum, ditindak. Diberi hukum sanksi sebesar-besarnya," tegas dia.

Amran menyebut penindakan dilakukan cepat setelah menerima laporan. "Itu permintaan kami kemarin. Dan kami cek langsung. Itu hasil dari lapor Pak Amran. Kami dilaporkan subuh, langsung kami cegat. Cegat satu kapal ini," sambungnya.

Saat ditanya apakah negara asal impor bawang bombay ilegal tersebut sudah diketahui, Amran memastikan pihaknya telah mengantongi informasi tersebut, meski belum mengungkapkannya ke publik.

"Sudah ada, tapi sebentar. Nanti," katanya singkat.

Sebelumnya, Amran menyebut bawang bombay ilegal tersebut masuk tanpa dokumen resmi, tidak membayar pajak, dan berpotensi membawa bakteri berbahaya bagi pertanian nasional.

"Pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dibawa, penyakit, dan seterusnya. Ini harus kami minta PM (Polisi Militer) dampingi, Kapolres turun, diusut dan dibongkar sampai akar-akarnya. Harus dikasih efek jera," tegas Amran dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan, barang bukti yang diamankan mencapai 6.172 karung bawang bombay dengan total berat sekitar 133,5 ton. Amran menekankan, dalam konteks pertanian, jumlah bukan satu-satunya ukuran bahaya.

"Bukan soal tonnya. Satu ton dengan seribu ton sama kalau bawa penyakit. Satu kilo dengan satu juta kilo sama. Dampaknya besar, karena ini menyangkut psikologi dan semangat petani," ujarnya.

Menurutnya, praktik impor ilegal pangan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan produksi nasional dan kesejahteraan petani. Ia menyebut Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani, serta 4-5 juta peternak, yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum.

"Masa mau korbankan 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang? Ini tidak benar. Tidak boleh ada ampun," tegasnya.

Ia juga mengingatkan, Indonesia saat ini telah swasembada beras dan tengah memperkuat produksi pangan strategis lainnya. Masuknya pangan ilegal, meski dalam jumlah kecil, dapat menimbulkan dampak psikologis besar bagi petani, menurunkan motivasi produksi, dan membuka kembali ketergantungan impor.

"Kalau petani tahu ada impor beras satu ton saja, dampaknya ke 29 juta petani beras dan keluarganya bisa 115 juta orang. Petani bisa berhenti, lalu impor lagi. Ini yang harus dijaga ketat," pungkas Amran.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]