Eks Wamenlu Ingatkan RI Harus Berani Bilang "Tidak" ke Amerika Serikat

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia harus berani mengatakan "tidak" kepada Amerika Serikat (AS) ketika kepentingan nasional terancam. Kemampuan untuk mendorong balik tekanan negara besar dinilai sebagai elemen kunci politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Hal itu ditegaskan Dino Patti Djalal, Wakil Menteri Luar Negeri RI ke-6 sekaligus pendiri dan ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), selepas diskusi publik Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy in 2026 di Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).

"Pertama kita harus selalu siap menjaga dan membela posisi kita, dan jangan pernah ragu untuk pushback. Pushback itu mendorong balik kalau kita ditekan," ujar Dino kepada awak media.

Menurut Dino, sikap tegas tersebut bukan hal baru dalam diplomasi Indonesia, termasuk dalam menghadapi Amerika Serikat. Ia mencontohkan sikap Indonesia saat invasi AS ke Irak pada awal 2000-an.

"Itu susah sekali waktu itu untuk bilang tidak, karena banyak negara merasa kewalahan. Tapi kami mengatakan tidak dan Presiden Bush waktu itu akhirnya menerima 'no' yang kita sampaikan," ungkapnya.

Contoh lain adalah proses panjang perundingan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang memakan waktu sembilan tahun. Saat itu, AS memilih tidak menandatangani kesepakatan di akhir negosiasi dan menekan negara lain agar tidak melanjutkan.

"Kita bilang ke Amerika, kamu tidak ikut tidak apa-apa, kita jalan terus. Padahal kita ditekan jangan menandatangani UNCLOS. Tapi kemampuan untuk say no dan pushback itu benar-benar elemen penting dari politik luar negeri bebas aktif," tegas Dino.

Ia menilai, Indonesia tidak boleh sungkan atau takut mengatakan tidak kepada siapa pun. Sikap tersebut justru menjadi fondasi hubungan luar negeri yang setara.

Bilang Tidak Terhadap Ketidakadilan Tarif Trump

Konteks paling mendesak saat ini, lanjut Dino, adalah memastikan kesepakatan dagang dan tarif antara Indonesia dan AS benar-benar adil. Perjanjian yang tengah dinegosiasikan pemerintah harus mencerminkan kesetaraan dan tidak menempatkan Indonesia dalam posisi tunduk.

"Kesetaraan ini elemen paling penting dalam semua perjanjian diplomatik kita. Negara sekecil apa pun kita anggap setara, negara sebesar apa pun juga kita anggap setara," ujarnya.

Dino mengkritik kecenderungan politik luar negeri Amerika Serikat yang dinilainya kurang menghormati prinsip tersebut. Ia khawatir sebab politik luar negeri Amerika tidak peduli kesetaraan.

"Mereka maunya penundukan, subordinasi, pemaksaan kehendak dalam situasi yang tidak simetris," katanya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan kesepakatan dagang yang dinegosiasikan pemerintah Indonesia, termasuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tidak merugikan posisi nasional.

"Isinya harus menguntungkan kita dan tidak membuat kita tunduk pada Amerika Serikat," ujar Dino.

Menjawab pertanyaan apakah strategi mengatakan tidak masih realistis di tengah tekanan ekonomi dan tarif dari AS, Dino menegaskan pengalamannya menunjukkan hal itu tetap mungkin dilakukan.

"Saya sudah sering sekali menyampaikan 'no' kepada Amerika, dari dulu, sebagai diplomat junior sampai duta besar," katanya.

Jika tekanan tetap dilakukan, Dino menilai tanggung jawab Indonesia bukan kepada figur pemimpin tertentu, melainkan pada sejarah. "Kalau dia tetap maksa dan bully kita, tanggung jawab kita pada sejarah, bukan pada Trump," tegasnya.

Terkait perlunya Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden AS Donald Trump, termasuk di forum internasional seperti Davos, Dino menilai langkah itu penting untuk menjaga hubungan baik. Namun, ia menekankan bahwa keterbukaan dan ketegasan harus tetap dijaga.

"Hubungan itu dua arah. Bukan cuma dengan Amerika, dengan China juga begitu, dengan Rusia, India, Jepang juga begitu. Ini esensi dari bebas aktif: the ability to say no when we have to," pungkas Dino.

(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]