DPR: Pelatihan Komcad ASN Tak Boleh Ganggu Pelayanan Publik

WAKIL Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf Macan Effendi menilai wajar adanya pelatihan komponen cadangan (komcad) untuk aparatur sipil karena bagian dari perangkat negara. Namun, dia mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan itu tak berdampak pada pelayanan publik.

Untuk mencegah kondisi itu, kata dia, ASN yang diikutsertakan dalam pelatihan tak berurusan langsung dengan pelayanan publik. Misalnya, ASN yang bekerja di kantor kepengurusan perizinan.

"Tapi mungkin bisa pada bagian penunjang, sehingga waktunya tidak terganggu pada tugas seharusnya," kata dia saat dihubungi pada Kamis, 12 Februari 2026.

Meski demikian, Dede Yusuf mempersilakan kementerian pelaksana program ini untuk mengatur ketentuan ihwal ASN yang mengikuti latihan komcad. "Kami serahkan kepada pemerintah mana yang paling pas untuk mengikuti pelatihan," ucap politikus Partai Demokrat ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyatakan pelayanan publik tak akan terganggu meski ribuan aparatur sipil negara akan mendapat pelatihan komponen cadangan selama dua bulan.

Sebab, kata dia, tak semua ASN mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan. "Layanan publik harus diutamakan," kata Rini ketika dihubungi pada Kamis, 12 Februari 2026.

Rini juga mengatakan, keterlibatan ASN dalam pelatihan komcad dilakukan secara sukarela sebagaimana regulasi yang mengatur. Ketentuan ihwal komponen cadangan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.

Rini memandang kesukarelaan ASN untuk mengikuti pelatihan komcad sebagai bagian dari pengabdian kepada negara. "Tanpa mengubah status maupun fungsi ASN sebagai aparatur sipil," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pelibatan ASN sebagai komponen cadangan bertujuan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara. Program ini akan menyasar ASN yang berada di lingkungan kementerian dan lembaga pusat.

Dia menyebutkan ASN berusia 18-35 tahun akan diikutsertakan dalam berbagai pelatihan dasar militer. Pelatihan semester pertama direncanakan dimulai pada April mendatang, dengan jumlah peserta sebanyak 4.000 yang berasal dari 49 kementerian dan lembaga.

Ribuan ASN tersebut akan mendapat pelatihan komcad selama dua hingga tiga bulan. Mereka bakal kembali di masing-masing instansi setelah selesai mengikuti pelatihan tersebut.