Beredar Bocoran Data RKAB Batu Bara 2026, ESDM Sebut Tidak Valid

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara soal beredarnya dokumen atau data terkait besaran kuota produksi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026. Pemerintah menegaskan bahwa data yang beredar tersebut bukan data valid karena proses persetujuan masih berlangsung di internal kementerian.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengakui bahwa dirinya juga telah menerima dan melihat data yang menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha pertambangan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa hingga saat ini surat keputusan resmi mengenai kuota produksi belum diterbitkan oleh pemerintah.

"Saya juga dapat, saya juga dapat (datanya). Tapi poinnya adalah yang di Kementerian ESDM belum, sampai saat ini belum mengeluarkan persetujuan RKAB untuk tahun 2026," ujar Tri di sela acara Energy Outlook 2026 CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Tri menanggapi isi bocoran data tersebut yang menunjukkan adanya perusahaan yang mendapatkan kuota 0% hingga pemangkasan hebat mencapai 70%. Menurutnya, jika ada perusahaan yang tercatat nol, hal itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor teknis, mulai dari tidak adanya pengajuan dari perusahaan terkait hingga habisnya cadangan tambang.

"Kalau 0% bisa jadi dia nggak mengajukan juga ya. Atau kinerja dia juga 0%, bisa jadi karena cadangan dia juga sudah nggak ada. Macem-macem lah," jelasnya.

Lebih lanjut, Tri menjelaskan logika di balik kebijakan pengendalian produksi yang sedang digodok pemerintah. Pada tahun sebelumnya, persetujuan produksi mencapai angka fantastis 1,2 miliar ton, namun realisasi di lapangan hanya berkisar 800 juta ton, sehingga diperlukan penyesuaian agar harga batu bara di pasar global dapat terkerek naik.

"Ini supaya laju produksi bisa diminimalkan, terus kemudian terkait dengan harga bisa diharapkan bisa terkontrol, terkatrol, dan lain sebagainya," tambahnya.

Meski demikian, Tri memberikan sinyal bahwa pemangkasan produksi tidak akan dipukul rata untuk semua perusahaan. Pemerintah akan menerapkan skema proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara.

"Tapi otomatis kita proporsional, artinya yang PNBP-nya (Penerimaan Negara Bukan Pajak) gede, yang kontribusinya gede itu otomatis pemotongannya nggak begitu (besar)," tandasnya.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]